RUU Protect Our Games Act yang dimulai oleh inisiatif Stop Killing Games di Amerika Serikat gagal lolos dalam pemungutan suara Senat California.

Perdebatan mengenai kepemilikan game di era digital memang semakin memanas selama beberapa tahun belakangan ini. Ketika semakin banyak game yang bergantung pada server online untuk dapat dimainkan, muncul pertanyaan mendasar yang hingga kini belum memiliki jawaban pasti; apakah pemain benar-benar memiliki game yang telah mereka beli, jika suatu hari publisher dapat membuatnya tidak lagi bisa dimainkan secara sepihak?

Pertanyaan itulah yang menjadi dasar lahirnya Protect Our Games Act, sebuah rancangan undang-undang di negara bagian California yang dilancarkan oleh inisiatif Stop Killing Games, bertujuan untuk melindungi konsumen ketika game berbayar memasuki akhir masa layanannya. Namun, harapan tersebut kini harus tertunda, setelah RUU tersebut gagal memperoleh suara yang cukup dalam pemungutan suara di Senat California. Pada pemungutan suara, empat senator Democrat mendukung, tiga senat Republican menolak, sementara empat lainnya memilih abstain, sehingga RUU tersebut tidak dapat melaju ke tahap berikutnya.

Apabila disahkan, Protect Our Games Act akan mewajibkan publisher memberikan cara agar game berbayar tetap dapat dimainkan setelah dukungan resminya berakhir. Solusi yang dimaksud bisa berupa patch offline, kemampuan menjalankan private server, atau bentuk lain yang memungkinkan pemain tetap mengakses produk yang telah mereka beli, tanpa bergantung pada server milik publisher.

RUU ini sendiri lahir sebagai respons atas kasus-kasus seperti penutupan server The Crew, yang membuat game tersebut praktis tidak lagi dapat dimainkan meski sebelumnya dijual sebagai produk berbayar. Kejadian itu pula yang memicu terjadinya Stop Killing Games di Eropa. Hal ini menjadi semakin penting, mengingat PlayStation juga telah mengambil pilihan untuk menghentikan disc fisikal pada Januari 2028, membuat semua game di platform itu hanya akan berupa digital.

Kegagalan ini tentu menjadi kemunduran bagi gerakan Stop Killing Games, yang selama beberapa tahun terakhir aktif mendorong perubahan regulasi terkait preservasi game digital. Meski demikian, pihak kampanye menegaskan via Reddit bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Mereka menyatakan akan kembali mengajukan upaya serupa di masa mendatang dengan persiapan dan pendanaan yang lebih matang agar peluang lolosnya regulasi tersebut menjadi lebih besar.

Di sisi lain, hasil pemungutan suara ini juga memperlihatkan bahwa isu preservasi video game masih menjadi topik yang kompleks di ranah legislatif. Pada satu sisi, konsumen berpendapat bahwa produk yang telah dibeli seharusnya tetap dapat digunakan meski dukungan resmi dihentikan. Namun di sisi lain, publisher menilai kewajiban mempertahankan akses terhadap game online dapat menambah beban teknis maupun biaya operasional, terutama untuk judul yang mengandalkan lisensi pihak ketiga atau infrastruktur server yang rumit.

Meski gagal di California, perdebatan mengenai hak kepemilikan game digital tampaknya masih jauh dari selesai. Gerakan Stop Killing Games saat ini juga tengah mendorong berbagai inisiatif di wilayah lain, termasuk Eropa, sehingga kemungkinan lahirnya regulasi serupa di masa depan masih tetap terbuka. Bagi industri game, isu ini perlahan berkembang dari sekadar persoalan teknis menjadi perdebatan mengenai hak konsumen di era distribusi digital.

Bagaimana menurut Anda mengenai pentingnya undang-undang yang mengatur kepemilikan game digital?