Rasanya sudah tidak asing di telinga ketika perusahaan besar multinasional berhasil mengelak dari jeratan hukum. Namun, tidak demikian untuk Valve yang terkenal dengan layanan toko game digital Steam. Setelah melalui pergulatan di sidang negeri Australia selama 18 bulan lamanya, Valve dinyatakan bersalah telah melanggar hukum konsumen Australia!

Gugatan yang dilontarkan oleh Australian Competition and Consumer Commision (ACCC) selaku badan negara yang mengatur keadilan perdagangan di Australia menargetkan kebijakan Steam yang melanggar hukum perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut menyatakan konsumen tidak dapat meminta pengembalian uang atas game yang dijual Steam, atas kondisi apapun, termasuk kerusakan ketika game tersebut diterima konsumen. ACCC membawa kasus tersebut ke pengadilan pada Agustus 2014.

Valve berkilah perusahaan tersebut berjalan dengan mematuhi hukum di Washington, Amerika. Sedangkan layanan Steam di Australia tidak secara resmi berbisnis di negara tersebut, karena hanya menyediakan akses portal game melalui klien. Namun, pengadilan federal Australia tidak berpendapat demikian dan memutuskan Valve mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan untuk menghindari hukum konsumen di Australia.

Pengadilan federal Australia menyatakan bisnis berbasis asing yang menjual komoditi dan/atau layanan kepada konsumen di negara Australia dapat dikenakan hukum perlindungan konsumen di negara tersebut. Meskipun ketika ACCC menggugat Valve pada 2014, perusahaan tersebut telah memberlakukan kebijakan refund, tetapi pada saat gugatan dilontarkan kebijakan tersebut belum ada. Pada saat itu, ACCC meminta Valve untuk menyediakan alamat email, layanan telepon, PO Box, dan perwakilan untuk pelayanan konsumen mengenai refund. Keputusan pengadilan tersebut membuat Valve harus membayar sejumlah uang yang saat ini belum ditentukan oleh pengadilan, serta kemungkinan membayar hingga 75% biaya pengadilan yang dikeluarkan ACCC.

Sumber: Kotaku